Hutang – Piutang merupakan Hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi.
Hutang–Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd, meliputi antara lain:

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.
  • Cakap untuk membuat perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
  • Mengenai suatu hal tertentu. Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.
  • Suatu sebab yang halal. Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Terlepas dari 4 point itu maka perjanjian dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Berangkat dari uraian pengertian singkat diatas, maka penyelesaian masalah hukum terkait hutang – piutang yang dibuat atas dasar perjanjian.

Pada kenyataannya hutang piutang selalu tidak berjalan dengan mulus, banyak dalam perjalanannya hutang piutang justru pada akhirnya berakhir dengan saling gugat-menggugat ke Pengadilan maupun saling lapor ke Kepolisian dengan dalil adanya Penipuan dan Penggelapan oleh salah satu pihak. Untuk itu Hutang Piutang maupun kerjasama bisnis yang diikuti dengan investasi keuangan tidak selalu berjalan dengan normal seperti yang diharapkan, pada kenyataannya seringkali terjadi konflik antara para pihak dengan pihak lainnya apabila salah satu pihak keluar dari komitmen baik tertulis maupun tidak tertulis dalam perjanjian. Ribuan bahkan ratusan perkara baik perdata maupun pidana yang telah diputus maupun sedang diperiksa ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan berkaitan dengan adanya wanprestasi ataupun perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penipuan maupun penggelapan dengan berbagai macam janji-janji manis yang sebelumnya dijanjikan.

Untuk mengantipasi yang demikian tentu perlu Pengacara yang berupaya untuk mengantisipasi adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum baik Pidana maupun Perdata oleh satu pihak dengan cara membuat perjanjian-perjanjian yang secara komprehensif mengatur tentang klausul-klausul yang tidak memungkinkan adanya celah bagi salah satu pihak untuk memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam komitmen hutang-piutang yang diperjanjikan. Selain itu tidak hanya upaya antisipatif (preventif) guna meminimalisir terjadi konflik antar para pihak, akan tetapi apabila tidak memungkinkan dan telah terjadi konflik atar para pihak, maka upaya represif berupa upaya-upaya hukum dapat dilakukan dengan cara yang tepat dengan menggunakan jasa Pengacara untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih besar atas adanya pengingkaran terhadap adanya komitmen Hutang-Piutang yang diperjanjikan.

Hal itu mengingat masalah Hutang-Piutang, joint bisnis, kerjasama bisnis yang diikuti dengan adanya investasi keuangan, perlu dilihat secara komprehensif atas kemungkinan atas adanya pelanggaran ataupun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan untuk kemudian dicarikan solusi yang paling tepat guna mencari solusinya. Untuk itu sangat penting sekali bagi seseorang maupun korporasi untuk memilih Pengacara terbaik handal baik sebelum melakukan perjanjian hutang piutang/kerjasama bisnis, maupun apabila telah terjadi pengingkaran atas perjanjian hutang piutang/kerjasama bisnis, maka perlu solusi efektif yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi perorangan, korporasi maupun pelaku bisnis lainnya.

DYN Law merupakan kantor Pengacara dibidang Hutang Piutang maupun restrukrisasi Hutang Piutang terbaik di Indonesia, sehingga para klien dapat terpuaskan dengan menggunakan jasa kami. Komitmen kami adalah memberikan jasa hukum dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya baik dalam upaya mengantisipasi adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dikemudian hari, maupun dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya yang tepat guna menghadapi adanya perbuatan yang merugikan yang diakibatkan oleh adanya hutang-piutang/kerjasama bisnis salah satu pihak, sehingga langkah-langkah hukum yang digunakanpun tepat dan cepat sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Kami Hubungi Kami

Pin It on Pinterest

Share This

Bagikan Halaman.

Bantu teman maupun saudara untuk menemukan dan menggunakan jasa pengacara yang terpercaya dan berpengalaman dengan membagikan halaman ini pada social media anda.